Sumber  : http://www.kejaksaan.go.id/kabar_insan_adhyaksa.php?idu=0&id=4&hal=1
Oleh: Prima I. Mariza, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah saat ini membutuhkan dana investasi yang sangat besar sehingga keberadaan pasar modal merupakan salah satu sumber dana dalam negeri yang banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang diperkirakan akan terus meningkat dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mengaktifkan pasar modal. Dengan pengaktifan pasar modal, diharapkan mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan demokratisasi ekonomi di Indonesia.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor publik, pelaku dan penunjang pasar modal, serta untuk menguatkan kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia, maka lahirlah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang Undang ini dapat dikatakan sebagai Undang Undang yang cukup komprehensif, karena mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Undang Undang Pasar Modal tersebut merupakan landasan yang sangat kokoh bagi industri pasar modal, dan secara tegas memberikan kewenangan penuh kepada Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal, baik secara preventif maupun represif.

Pasar modal Indonesia merupakan integrasi dari berbagai macam kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut meliputi perusahaan/Emiten sebagai pihak yang membutuhkan modal, investor sebagai pihak yang menanamkan modal, dan Perusahaan Efek sebagai intermediari, baik antara investor dengan Emiten maupun antar investor. Terdapat pula pihak yang merupakan fasilitator yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta lembaga profesi penunjang sebagai pihak penyedia jasa bagi kegiatan di pasar modal.

Disamping itu, kegiatan di pasar modal juga sangat beragam seperti penerbitan Efek, transaksi Efek dan berbagai corporate action yang dilakukan oleh Emiten. Mengingat banyaknya pelaku dan kompleksnya kegiatan di pasar modal tersebut, peluang terjadinya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal seperti manipulasi pasar, penipuan efek dan perdagangan orang dalam (insider trading) sangat tinggi.

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Selain kedua karakteristik tersebut, masih terdapat karakteristik lain yang membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan dan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Undang Undang. Dengan fungsi yang demikian, Kejaksaan RI memiliki posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum, karena lembaga Kejaksaan berada di tengah dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, disamping pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan dan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain (pasal 101 ayat (6) UU No. 8 tahun 1995). Dimana didalam penjelasannnya, yang dimaksud dengan ”aparat penegak hukum lain”, antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pelanggaran di bidang lain. Pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan hilangnya jumlah uang yang besar yang ada didalam kegiatan perdagangan efek, jumlah korban cukup banyak dan beragam. Pada akhirnya pelanggaran yang signifikan dari segi jumlah dan kualitas akan meruntuhkan kredibilitas pasar modal.

Tantangan yang dihadapi Bapepam selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan saat ini dan pada masa yang akan datang akan semakin berat, seiring dengan semakin canggihnya tehnik tindak pidana, termasuk didalamnya tindak pidana di bidang pasar modal. Sanksi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Pasar Modal tidak akan efektif jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum lainnya.

Untuk menjawab tantangan ini, sejalan dengan pencanangan Reformasi Birokrasi Kejaksaan, yang mencakup aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan peningkatan manajemen sumber daya manusia untuk merobah pola fikir, budaya kerja dan perilaku, sangat dibutuhkan jaksa-jaksa yang memahami dan menguasai dunia pasar modal yang mempunyai karakteristik yang khas, mempunyai faktor kesulitan yang tinggi dalam pembuktian, sehingga dibutuhkan spesialisasi tersendiri dalam penanganan perkaranya. Hal ini dapat ditempuh melalui pemberian materi pasar modal dalam pendidikan pembentukan jaksa, pendidikan lanjutan tentang pasar modal, diskusi kasus dan lain sebagainya bekerjasama dengan Bapepam.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan 101 Undang Undang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan maupun penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang Undang Pasar Modal, antara lain menerima laporan, pemberitahuan dan pengaduan adanya tindak pidana di bidang pasar modal, memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan barang bukti, memeriksa pembukuan, catatan dan dokumen, memeriksa tempat yang diduga terdapatnya barang bukti, melakukan penyitaan, memblokir rekening pihak yang diduga terlibat serta melakukan penggeledahan.

Selanjutnya kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak kejahatan di bidang pasar modal berada di tangan Kejaksaan (Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) yaitu penuntut umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah semua hasil pemeriksaan dan penyidikan selesai dibuat oleh Bapepam, kemudian Bapepam menyerahkan berkas tersebut kepada Kejaksaan. Selanjutnya pihak Kejaksaan akan menindaklanjuti hasil kerja Bapepam tersebut. Setelah dikaji, Kejaksaan akan memberikan keputusan, berkas perkara dianggap lengkap dan bisa diteruskan untuk melakukan penuntutan atau berkas perkara dianggap tidak lengkap, tidak jelas, maka Kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut kepada Bapepam untuk disempurnakan.

Perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi investor publik, pelaku dan penunjang pasar modal, sehingga peningkatan kerjasama antara Bapepam dan pihak Kejaksaan, baik itu dari aspek preventif (pencegahan) maupun aspek represif (penindakan) agar berbagai masalah dalam kegiatan pasar modal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam kegiatan pasar modal, seperti penipuan efek (securities fraud), manipulasi pasar (market manipulation), atau perdagangan orang dalam (insider trading) akan dapat terdeteksi lebih dini sebagai upaya preventif dan diharapkan tidak akan terjadi, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal bisa optimal

Sumber : http://www.b-linkz.com/

1. Tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum bagi para pihak sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan penjaminan fidusia.

Lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 memberikan kedudukan istimewa bagi kreditur tertentu, yaitu kreditur yang menggunakan jaminan fidusia karena dengan menggunakan jaminan fidusia kreditur tersebut mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan hutang lebih dahulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur yang lainnya. Hal ini berarti bahwa melalui UU No. 42 Tahun 1999, kedudukan kreditur preferen terlindungi sebab dengan adanya jaminan fidusia yang telah didaftarkan tersebut, kreditur preferen memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh kembali kredit yang telah dikeluarkannya.

Lembaga jaminan fidusia yang memungkinkan tidak terjadinya pengalihan benda secara fisik, dalam arti benda masih dapat tetap berada di tangan debitur dan hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah, menunjukkan bahwa lembaga fidusia bersifat elastis. Dengan tetap dikuasainya benda obyek jaminan fidusia oleh debitur, terutama jika obyek jaminan itu sangat diperlukan dalam menjalankan usahanya, kegiatan usaha debitur tidak terhambat dan dapat berlangsung sebagaimana biasanya. Ini berarti bahwa UU No. 42 Tahun 1999 juga memberi kepastian hukum bagi debitur untuk tetap menggunakan obyek jaminan fidusia untuk melakukan aktivitas bisnisnya.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana diataur dalam UU No. 42 Tahun 1999 dilakukan untuk memenuhi asas publisitas dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lain mengenai benda tersebut. Dengan demikian, terciptalah transparasi hukum sehingga timbulnya upaya penipuan atau itikad buruk dari para pihak terkait dapat diperkecil.

Salah satu ciri jaminan fidusia yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya memberi jaminan bagi penerima fidusia jika pihak pemberi fidusia cidera janji. Kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia memberi kewenangan dan kemudahan bagi penerima fidusia untuk langsung mengeksekusi obyek jaminan tersebut secara final, tanpa melalui pengadilan serta mengikat para pihak terkait untuk melaksanakan putusan eksekusi tersebut.

Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa debitur tetap bertanggung jawab atas barang yang belum terbayar dalam hal hasil eksekusi tidak mencukupi pelunasan hutangnya memberikan keamanan bagi kredit yang diberikan kreditur. Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999 secara otomatis memberi kepastian bagi kreditur penerima fidusia untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara utuh karena jika nilai jual (eksekusi) obyek jaminan fidusia tersebut tidak mencukupi pelunasan hutang pemberi fidusia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 tersebut, kreditur penerima fidusia berhak meminta debitur pemberi fidusia untuk membayar kekurangan hutang tersebut dengan harta kekayaan yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa UU No. 42 Tahun 1999 lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan yurisprudensi yang sebelumnya mendasari keberadaan jaminan fidusia. Ditinjau dari materi yang diatur dari materi UU No. 42 Tahun 1999 lebih melindungi kepentingan hukum kreditur penerima fidusia, daripada melindungi kepentingan hukum debitur pemberi fidusia. Hal ini tampak bahwa sebagian besar aturan yang tercantum di dalam UU No. 42 Tahun 1999 lebih terfokus pada upaya untuk membuat kreditur penerima fidusia memperoleh pelunasan hutangnya lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain, baik melalui sita eksekusi maupun eksekusi jaminan.

2. Efekifitas Penggunaan Akta Jaminan Fidusia dalam rangka penjaminan dan realisasi kredit.

Agar pemberi kredit memperoleh jaminan bahwa kredit yang disalurkannya dikembalikan pada waktunya, maka akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris harus didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Melalui pendaftaran Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris/PPAT, pemberi kredit akan akan mempunyai kedudukan preferen, yaitu hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain dalam rangka memeperoleh pelunasan piutangnya

Sedangkan terhadap identitas obyek jaminan dan penerima fidusia, sesungguhnya telah tercantum di dalam Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terjadi sengketa yang menyangkut kepemilikan obyek jaminan fidusia, penerima fidusia cukup meminta pertanggungjawaban notaris/PPAT pembuat akta yang bersangkutan karena Notaris/PPAT bertanggung jawab atas kebenaran yang diutarakan di dalam akta perjanjian jaminan fidusia yang dibuatnya.

Data mengenai calon debitur beserta obyek yang dijaminkan yang tercantum dalam akta jaminan fidusia yang dibuat Notaris akan mempermudah pihak bank untuk melakukan penilaian atas kebenarannya. Dengan adanya akta jaminan fidusia yang duibuat oleh notaris yang kebenaranya telah diakui oleh pihak bank, maka proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 42/1992 akan lebih mudah dilakukan. Dengan demikian maka bank selalu pemberi kredit yang sekaligus berkedudukan sebagai penerima fidusa dapat sewaktu waktu melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusa tersebut saat debitur yang bersangkutan cidera janji.

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Berdasar ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.

Bahwa semua pihak menyetujui/sepakat mengenai materi yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak terdapat unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.

Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, (ukuran dewasa sesuai ketentuan KUHPerdata adalah telah berusia 21 tahun ; sudah atau pernah menikah), tidak gila, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.

3. Ada suatu hal tertentu

Bahwa obyek yang diperjanjikan dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

4. Adanya suatu sebab yang halal

Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

* tidak bertentangan dengan ketertiban umum
* tidak bertentangan dengan kesusilaan
* tidak bertentangan dengan undang-undang

Langkah Hukum ( Pidana ) Terhadap Penyewa Rumah Yang Beritikad Tidak Baik

Dalam kehidupan di masyarakat sering terjadi masalah yang berkaitan dengan sewa menyewa rumah, dimana masa sewanya telah berakhir tetapi penyewa masih tetap menguasai dan menempati rumah yang disewanya serta tidak dengan sukarela untuk segera meninggalkan atau mengosongkannya. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan pihak pemilik rumah yang tidak menguasai secara fisik. Padahal sebagai pemilik seharusnya dia berhak menikmati rumah ataupun bangun yang dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, bagaimanakah langkah hukum yang efektif yang harus ditempuh oleh pemilik rumah dan bangunan ?

Pada dasarnya sewa menyewa masuk dalam ranah Hukum Perdata, sehingga jika timbul masalah seperti diatas dapat mengajukan gugatan secara keperdataan kepada pihak penyewa dengan gugatan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) atau gugatan wanprestasi (ingkar janji / cidera janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan tuntutan agar si penyewa / penghuni segera meninggalkan rumah atau bangunan tersebut tanpa syarat apapun. Gugatan ini juga dapat disertai permintaan ganti rugi oleh pemilik rumah.

Namun apabila menempuh jalur hukum secara keperdataan sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( inkracht van gewijsde ) akan memakan waktu berbulan-bulan bahkan terkadang sampai tahunan sehingga akan merugikan pihak pemilik rumah atau bangunan dari segi waktu. Oleh karena itu, ada cara penyelesaian yang lebih efektif yaitu diselesaikan melalui jalur pidana.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman mengatur secara pidana bagi penghunian tanpa hak atas rumah dan tanah sehingga perkara penempatan tanpa hak atas Rumah dan tanah dapat diperkarakan secara pidana. Demikian halnya sewa menyewa yang telah habis masa sewanya dapat dituntut secara pidana dengan ancaman hukuman badan (penjara) maupun denda, diatur dalam Pasal 36 ayat 4 UU No. 4 Tahun 1992.

Khusus untuk penempatan rumah tanpa hak yang diawali dengan perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). No 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Bukan oleh Pemilik juga dalam Peraturan Pelaksananya yaitu Pasal 10 ayat 2, di situ dijelaskan bahwa perjanjian sewa yang sudah sampai pada batas waktunya dan penghunian dinyatakan tidak sah, maka pemilik atau si pelapor dapat meminta bantuan kepada POLRI untuk segera mengosongkannya sekaligus polisi mempunyai kewajiban untuk menyidik dan melimpahkan perkara pidana tersebut kepada pihak kejaksaan untuk diajukan penuntutan kepengadilan. Di lihat dari waktu, mekanisme penyelesaian secara pidana sebagaimana diatur oleh UU No. 4 tahun 1992 dan Peraturan Pelaksaannya No. 44 tahun 1994 lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian secara perdata.

Demi kepastian hukum, efektifitas waktu, biaya dan rasa keadilan bagi pemilik hak atas rumah dan tanah miliknya yang ditempati oleh orang lain (penyewa) tanpa alas hak yang sah atau dihuni oleh orang yang bukan pemiliknya, maka pilihan tepat penyelesaiannya adalah dengan menggunakan UU No. 4 Tahun 1992 jo PP No. 44 Tahun 1994, dengan harapan agar penyewa yang beritikad buruk tidak dapat berbuat semena-mena yang dapat merugikan pemilik hak atas rumah dan tanah.

Sumber : http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Penghunian-Rumah-Tanpa-Alas-Hak,1
 SEWA-menyewa rumah hunian atau biasa disebut kontrak yang telah berakhir
masanya, sering berakhir dengan ketidakengganan sang penyewa meninggalkannya
tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini tidak sekali dua kali terjadi di dalam
kehidupan bermasyarakat. Menyikapi persoalan ini, masyarakat yang pada umumnya
kurang paham dan tidak tahu cara penyelesaiannya kerap bertindak eigenrichting.
Bahkan bila persoalan ini dilaporkan kepada pihak berwajib, sering pihak
berwajib menyatakan masalah ini adalah keperdataan.
    
Dengan anggapan perkara ini adalah keperdataan, maka penyelesaiannya dapat
dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah di luar hukum. Bila ini tidak
tercapai baru ditempuhlah dengan mengajukan gugatan secara keperdataan
sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang lebih dikenal on recht
matigedaad (perbuatan melawan hukum/PMH) atau gugatan wanprestasi
(ingkarjanji/cidera janji) dengan tuntutan sipenyewa/penghuni agar segera
meninggalkan rumah atau bangunan tersebut tanpa syarat apapun. Gugatan ini juga
dapat disertai permintaan ganti rugi oleh pemilik rumah.
    
Namun dalam menempuh jalur hukum secara keperdataan ini sampai dengan putusan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) akan
memakan waktu berbulan–bulan bahkan terkadang sampai tahunan (Putusan PN, PT
bahkan MA). Dengan demikian sebagai pemilik Rumah dan tanah yang sah sering
mengalami kedongkolan dalam persoalan waktu tersebut.
    
Menarik untuk ditelaah lebih lanjut secara pidana bahwa apabila seseorang yang
hak miliknya dikuasai/dihuni/disewa padahal telah habis masa sewanya ternyata
penghuni/penyewa sering enggan dengan berikthikat tidak baik, yaitu tidak mau
segera meninggalkan rumah dan tanah yang disewanya padahal diketahui telah
habis masa  sewanya. Hal ini dengan pola pikiran yang kurang bijaksana dari
mereka penyewa, lebih baik menunggu untuk diberikan pesangon atau digugat oleh
pemilik rumah dan tanah tersebut dengan asumsi nantinya akan memakan waktu yang
relatif. Sementara si-penyewa, masih tetap menghuninya ketika perkara tersebut
dalam pemeriksaan di pengadilan.
    
Permasalahan inilah yang menjadi problema pemilik hak atas tanah dan rumah yang
disewa oleh penyewa yang berikhtikat tidak baik tersebut. Sebagai pemilik tanah
dan rumah yang tidak menguasai secara phisik tanah dan bangunan sangat jelas
mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, sementara akhirnya penghuni
tanpa alas hak tersebut hanya dibebankan segera keluar meninggalkan tanah dan
rumah tersebut. Sehingga menuntut hak secara keperdataan saja dirasa tidak
menguntungkan atau memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya.
    
Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman  mengatur secara
pidana bagi penghunian tanpa hak atas rumah dan tanah sehingga perkara
penempatan tanpa hak atas Rumah dan tanah dapat diperkarakan secara pidana
demikian halnya sewa menyewa yang telah habis masa sewanya dapat dituntut
secara pidana dengan ancaman hukuman badan (penjara) maupun denda, diatur dalam
pasal 36 ayat 4 sangat jelas memuat sanksi pidana bagi pelakunya selama
maksimal 2 tahun penjara dan atau denda maksimum Rp 20 juta.
   
Khusus untuk penempatan rumah tanpa hak yang diawali dengan perjanjian sewa
menyewa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). No 44 tahun
1994 tentang Penghunian Rumah Bukan oleh Pemilik diatur juga dalam Peraturan
Pelaksanaan yang melengkapi UU tersebut di atas dalam pasal 10 ayat 2 nya
dijelaskan bahwa perjanjian sewa yang sudah sampai pada batas waktunya dan
penghunian dinyatakan tidak sah, maka pemilik atau si pelapor dapat meminta
bantuan kepada POLRI untuk segera mengosongkannya sekaligus polisi mempunyai
kewajiban untuk menyidik dan melimpahkan perkara pidana tersebut kepada pihak
kejaksaan untuk diajukan penuntutan kepengadilan.

     Mempertimbangkan rasa keadilan dan efektifitas waktu pada kepentingan
pencari keadilan (pemilik hak atas rumah dan tanah yang disewa)  dengan
melakukan upaya hukum secara keperdataan akan memakan waktu yang relatif lama
jika dibandingkan dengan mekanisme secara pidana sebagaimana yang telah diatur
oleh UU No. 4 tahun 1992 dan Peraturan Pelaksaannya No. 44 tahun 1994.

     Demi kepastian hukum, efektifitas waktu, biaya dan perolehan keadilan
secara hukum terhadap pemilik hak atas rumah dan tanah miliknya yang ditempati
oleh orang lain (penyewa) tanpa alas hak yang sah atau dihuni oleh orang yang
bukan pemiliknya, maka pilihan tepat adalah menggunakan UU No. 4 Tahun 1992 jo
PP No. 44 Tahun 1994. Dengan harapan agar penyewa (pelaku kejahatan) tidak
dapat berbuat semena-mena dan merugikan pemilik hak atas rumah dan tanah,
melindungi masyarakat pada umumnya dan menghukum pelaku kejahatan tersebut
sebagaimana hukum itu dibuat bertujuan untuk ketertiban dalam masyarakat. ***

Banyak kita yang suka menonton aksi manga atau anime Naruto Shippuden di rumah. Termasuk saya dan adik paling bungsu saya ( 3 tahun), dan biasanya saya menonton dengan dia setiap malam minggu, dengan 2-3 DVD yang membuat Ibu menjadi marah-marah kalau dipagi hari kami bangun kesiangan. (Sebelum saya pindah Kuliah di Jakarta). Tapi ada hal-hal yang dapat kita pelajari untuk Organisasi dari Naruto Shippuden, sebagai berikut :

Naruto Uzumaki pernah mencoba jalan sendiri. Ia tidak mau diatur oleh siapa pun. Tapi ilmu tanpa guru adalah percuma. Toh tetap saja ia harus patuh pada aturan sekolah ninjanya. Karena menjadi jonin tidak bisa instan, melainkan harus melalui proses.

Naruto adalah siluman rubah berekor sembilan yang belajar di sekolah ninja. Ia hobi makan ramen (mie). Ia ngebet dikenal dan diakui, makanya ia ngotot menjadi hokage, yaitu strata shinobi (ronin) paling tinggi yang diakui keberadaannya oleh semua kalangan. Salah satu jurus yang dipelajari Naruto adalah Bunshin no jutsun, jurus kloning, kepada Iruka, gurunya di sekolah ninja.

Di sekolah ninja, semua murid belum bisa disebut ninja. Baru calon. Untuk menjadi Genin (ninja tingkat bawah) saja demikian sulit, apalagi meraih posisi Jonin (ninja tingkat atas). Terbukti, beberapa kali Naruto mengikuti ujian jurus, ia tidak bisa mengklon dirinya dengan sempurna. Kadang yang muncul adalah seorang putri. Kadang fisik Naruto, tapi duplikatnya ini muncul dalam kondisi teler alias tidak siap tempur. Tidak heran, di kelas itu, Naruto meraih posisi paling buncit. Tapi tetap saja kepribadiannya yang sok tahu, banyak omong dan lagak, menyepelekan orang lain.

Saat musim ujian tiba, ia disatukan dalam sebuah tim bersama Sasuke dan Sakura. Sasuke adalah murid terpintar dalam kelas. Orangnya cool dan jaim. Sakura adalah murid sentimentil yang naksir berat kepada Sasuke. Dan Naruto naksir berat kepada Sakura. Ketiga jenis manusia yang sangat berbeda kepribadian ini disatukan dalam sebuah tim dengan tutor Kakashi Hatake.

Ujian tim tiba. Kakashi membawa dua bekal makan siang. Sedangkan anggota tim ada tiga orang. Artinya, ada satu anggota tim yang tidak akan bisa makan. Kemudian masing-masing berebut klentengan yang dipegang Kakashi sebagai syarat memperoleh bekal makan siang. Satu persatu anggota tim kalah. Kakashi komentar sinis, tidak ada satu pun yang lulus. Dua bekal makanan diberikan kepada Sasuke dan Sakura, di depan Naruto yang terikat karena berbuat curang: ingin mencuri bekal. Kemenangan mereka dapatkan justru di luar pertempuran setelah Sasuke dan Sakura membagi makan siangnya kepada Naruto.

Itulah ringkasan awal film animasi Naruto. Di balik kisah heroik semacam itu, banyak film menampilkan jagoan berasal dari etnis yang kalah atau terbuang, bisa juga siluman yang tidak diakui, atau golongan jin yang baik, tersimpan sebuah sistem perkaderan yang perlu dikaji lebih lanjut. Ya, sekolah ninja menyimpan banyak hal menarik tentang bagaimana nilai-nilai keninjaan tersimpan rapi dalam sistem perkaderan. Dalam artikel ini, aku ingin menafsir tentang segala simbol dalam animasi Naruto dengan dimensi organisasi perkaderan.

Menyimpan personalitas
Pertama, siluman rubah berekor 9. Apa yang lebih menarik perhatian kita saat mendengar kata ‘siluman rubah berekor 9’? Tentu jumlah ekornya yang berjumlah 9. Padahal biasanya kita melihat tubuh, bukan ekor, yang hanya bagian remeh dari tubuh.
Siluman punya kaitan erat dengan simbol keliaran, uncontroled, jejadian. Sebelum Naruto nyantri di sekolah berkepribadian yang liar, tidak bisa diatur, semaunya, merasa benar sendiri, arogan, one man show, dll. Dalam bahasa lain, ia adalah sebuah individu yang belum mengorganik, belum memasuki sebuah sistem organisasi.
Saat telah masuk ke sebuah sistem pun, perilaku personal biasanya masih tetap hadir menghiasi kerja organisasi.

Dalam kelas ninja, bahkan ketika sudah masuk dalam tim, Naruto masih suka usil. Tidak heran, menimpali omongan Naruto yang asal cuap dan pengen instan jadi jawara agar eksistensinya diakui, Kakashi (sang tutor) berucap, “Di dunia ini, orang yang paling rendah kemampuannya biasanya bicaranya paling keras.”

Dengan demikian, siluman rubah berekor 9 adalah sebuah pencitraan animasi tentang nafsu dan kehendak untuk menjadi dirinya sendiri tanpa peduli kepada yang lain. Ekor 9 yang lebih menarik perhatian kita, bukan wajah atau tubuh rubah, adalah ekspresi tentang perayaan individualitas tanpa respek terhadap masalah sosial.

Dalam kisah itu, Naruto tidak bisa mengaktualkan kembali energi silumannya karena telah dikunci oleh Hokage dan kuncian itu semakin kuat tatkala Naruto semakin mendalami jurus-jurus ninja di sekolah. Ekspresi personal itu kemudian hilang, lebur, anihilasi.

Dalam struktur perkaderan, anda tidak akan bisa menerima pelajaran ketika dalam diri anda masih tersimpan siluman atau keakuan. Apalagi ketika keakuan tersebut tidak mempunyai pola yang jelas. Ekor 9 adalah simbolisasi ngawurnya fokus ketika perhatian teralih pada sesuatu yang remeh.

Menyembunyikan keberadaan
Personalitas hanya diakui saat masih jadi kadet sekolah ninja. Setelah itu, ia harus melebur dalam sistem. Peraturan dasar ninja yang pertama adalah menyembunyikan keberadaan.

Lihatlah film-film tentang ninja. Mereka berpakaian gelap yang rapat dan berpenutup wajah. Ninja tanpa tutup wajah biasanya adalah tokoh elite atau Hogakenya. Kegagalan seorang ninja adalah ketika ia itu narsis. Ninja yang berpakaian ngejreng (kontras, mencolok), tampil siang hari di tengah keramaian sambil teriak “Hallo, here I am!” dan memakai parfum yang tercium ribuan kilometer, pastilah bukan ninja sejati. Bisa jadi ia hanya punya motor Kawasaki Ninja.
Mereka beraksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Cukuplah orang lain mengetahui akibatnya saja, tanpa perlu mengenali siapa pelakunya. Itulah gerakan ninja. Cepat, tepat, efektif. Tanpa koar-koar. Apabila seorang ninja pamer diri dalam beraksi, bisa dipastikan ia bukan ninja. Mungkin hanya kumpulan gerombolan. Kita bisa lihat film era 80-an, “American Ninja” yang dibintangi Michael Dudikoff. Si jagoan neon ini hanya dikenali sebagai prajurit rendahan biasa.

Organisasi kader sejati selalu mempunyai nafas panjang dan tidak mudah terpancing. Saat mereka melakukan pembinaan diri, mereka tidak grasa-grusu dan pamer diri ke orang-orang. Diam dan kalem saja. Mereka tidak membuat orang lain sadar akan kegiatan ini. Contoh konkretnya ini bisa terlihat dalam pembangunan sebuah gedung di daerah mana pun. Saat mereka membangun, area dibatasi oleh pagar seng yang tinggi sehingga membuat orang luar tidak bisa melihat apa yang sedang dikerjakan di dalam. Khalayak ramai baru menyadari ketika bangunan itu sudah berdiri kokoh. Ketika bangunan itu sudah terlihat, orang-orang tetap saja tidak tahu apa bahan dasar bangunan tersebut.
Bergerak dalam tim

Ninja juga bergerak dengan tim, tidak main sendiri. Konsolidasi dalam tempat gelap, sembunyikan diri, serang musuh di saat mereka lengah, potong sel ketika serangan gagal, dan tetap sembunyikan diri meskipun kemenangan telah diraih. Ada saatnya nanti untuk [di]muncul[kan] . Itu pun belum tentu jagoannya.

Mereka menyadari bahwa kekurangan salah satu dari mereka akan tertutupi oleh rekan lain tanpa ada superioritas personal. Mereka taat perintah pimpinan. Saat berkumpul, mereka bisa adu wacana dengan dalil-dalil rasional. Tapi ketika beraksi, wacana terserap dalam tindakan. Inti kelulusan Naruto cs dalam ujian justru adalah karena kerjasama tim dan kerelaan berkorban, bukan karena kepiawaian personal.

Tim yang terbentuk terbagi dalam unit-unit kecil. Sering disebut sistem sel. Sistem ini dibentuk untuk memaksimalkan target. Ketika ada gangguan atau kegagalan, sel ini bisa dipotong sehingga tidak mengganggu sel lain.

Sistem ini dijaga oleh orang yang dianggap pimpinan atas. Dalam komik Naruto disebut sebagai Hokage. Sistem ini bisa dipimpin oleh perorangan (yang biasanya dipanggil ketua, don, fuhrer, imam), atau sekelompok orang (politbiro). Yang pasti, tanpa diketahui publik, ada sistem dalam gerakan perkaderan ini yang sengaja dibuka, dan ada pula sistem yang ditutup, hanya diketahui oleh ketua.

Sistem terbuka hanya untuk menarik perhatian calon member baru. Orang-orang melihatnya sebagai organisasi biasa. Mungkin Cuma sekadar kelompok diskusi, arisan, pengajian, atau lembaga kursus biasa. Orang-orang yang duduk di jabatan itu pun sekadar syarat administrasi saja. Suatu saat, bila diperlukan, bisa jadi yang anggota jadi ketua, yang sekretaris menjadi manajer dan lain-lain.

Karakter tutor
Naruto adalah murid paling bodoh di kelas, digabung dalam satu tim dengan Sasuke (murid terpintar yang cool, jaim), dan Sakura yang sangat memuja Sasuke. Bagi sebagian orang, ini bukan tim karena disparitas kemampuan dan keilmuan yang sangat jauh. Seharusnya, tim itu beranggotakan orang-orang yang punya keahlian yang relatif sama.

Bergabung dengan sesama ahli saja belum tentu klop, apalagi bila dengan orang yang berilmu paling rendah.
Justru itulah. Ini sistem ninja. Tidak penting siapa bergabung dengan siapa. Setiap orang yang sangat mungkin punya watak saling berlawanan mesti bisa berkomunikasi satu sama lain. Masalahnya tidak berhubungan sama sekali dengan kenyamanan dan selera, melainkan fokus pada tujuan. Misi harus berhasil dan pantang gagal. Karena kegagalan hanya meninggalkan bangkai.

Tugas mentor/tutor adalah merangkaikan seluruh perbedaan menjadi sebuah mozaik yang indah, sebuah irama merdu yang bisa bergerak bersama untuk sebuah kesuksesan misi, tanpa melepaskan individualitas seseorang.

Tentang Kakashi, sang mentor, tidak pernah cerita detil tentang misi yang harus dilakukan. Ia baru membukanya setelah misi usai, tentang apa dan mengapanya. Tugas murid hanya menjalankan perintah.

Namun ada hal yang sering dilupakan oleh banyak aktivis sistem sel seperti ini, bahwa jabatan mentor bukan sekadar masalah loyalitas melainkan juga ketrampilan dan keilmuan. Sebelum mentor itu diakui sebagai pimpinan tim, ia membuka diri untuk dikritik dan disanggah semua pandangannya. Inilah uji material dan nyali seorang tutor. Ketika ia tidak sanggup menjawab sanggahan, maka posisinya telah turun dan harus diganti dengan yang lain.

Dengan mengamati sekilas sistem tutorial ini, indoktrinasi yang rasional menjadi basis perkaderan. Tidak ada wilayah haram untuk ditanya atau digugat. Ketika wilayah wacana sudah selesai dan berlanjut ke wilayah aksi, semua anggota bergerak secara organik dalam sistem komando.

Bukan Avatar
Kisah Naruto tidak bicara heroisme privat dan keajaiban. Naruto hanyalah seorang murid sekolah ninja. Tidak ada yang istimewa dalam dirinya, kecuali bahwa ia telah mencerap dan menjalani sistem perkaderan. Ada unsur teleologis yang membuatnya akhirnya bisa menahan diri untuk memarkir keakuannya, hanya dalam dirinya saja.

Inilah yang membedakan kualitas nilai dalam kisah animasi Naruto dibandingkan dengan Avatar. Dalam animasi Avatar, Sang Messiah, memperoleh kedigjayaan secara langsung given, tanpa belajar. Organisasi yang dibuatnya tiada lain adalah gerombolan.

Avatar tidak pernah membangun sistem. Kalaupun ia berhasil membangun sebuah organisasi, ia hanya bergerak berdasarkan kharisma mistiknya. Ketika ia lenyap, maka bubar jualah organisasi tersebut.

Avatar juga tidak peduli dengan bagaimana bangunan sosial di sekelilingnya. Ia menghindari diri untuk konflik dengan kerajaan api. Padahal kelakuan kerajaan api jelas-jelas merusak. Dalam alam kasat mata, konflik dan perang adalah suatu kemestian yang mesti dihadapi. Tidak setiap orang bisa diajak diskusi dan bermain wacana. Dan tidak setiap penguasa zalim nan penindas mau menerima ocehan kita.

Perkaderan melalui sistem sel adalah sebuah pilihan rasional ketika nilai-nilai ideologis ingin dilanggengkan dalam sebuah perkaderan dengan anggota yang steril. Figur atau aikon awal organisasi hanyalah sebagai tukang yang mengerjakan bangunan awal organisasi ini. Selanjutnya, penghuni atau kader yang melestarikan dan mengembangkannya.

Terima Kasih,

Syukni Tumi Pengata, SH

* Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Pancasila, Jakarta

** Ketua LKBH PERMAHI Padang (ex.)

Salam PERMAHI,

To :

Kader PERMAHI Se-Indonesia

di Tempat.

Saat ini kantor saya, Law Firm Lubis & Associates  sedang membutuhkan Sekretaris Lawyer untuk ditempatkan di Kantor Pusat Jakarta .

Syarat nya :

  1. Wanita
  2. Menguasai dan memahami Hukum
  3. Prioritas :  Yang memiliki background Sekretaris

Bagi yang tertarik dan sesuai dengan kompetensi diatas,

Silakan kirim Surat Lamaran dan CV nya ke : mylegalofficer@yahoo.com

Yang dihubungi untuk interview adalah yang lulus persyaratan.

Terima Kasih.

Persaudaraan – Persatuan – Prestasi

Salam PERMAHI,

To :

Kader PERMAHI Se-Indonesia

di Tempat.

Saat ini kantor saya, Law Firm Lubis & Associates  sedang membutuhkan Lawyer untuk ditempatkan di kantor cabang Batam.

Syarat nya :

  1. Laki-laki
  2. Sudah dilantik sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi
  3. Menguasai dan memahami Hukum Laut dan Maritim
  4. Bersedia ditempatkan dan berdomisili di Kota Batam
  5. Prioritas :  untuk Advokat K.A.I dan Kader PERMAHI

Bagi yang tertarik dan sesuai dengan kompetensi diatas,

Silakan kirim Surat Lamaran dan CV nya ke : mylegalofficer@yahoo.com

Yang dihubungi untuk interview adalah yang lulus persyaratan.

Terima Kasih.

Persaudaraan – Persatuan – Prestasi

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama                                           :

Pekerjaan / Jabatan          :

Alamat Kantor                      :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai sponsor untuk mendatangkan warga negara asing ke Indonesia dengan Visa Kunjugan 2 bulan atau Single Visadengan maksud untuk melaksanakan ——————— di Jakarta, dan saya bertanggung jawab selama keberadaannya di Indonesia tidak akan bekerja dan/atau menetap.  Adapun data warga negara asing tersebut sebagai berikut :

Nama                                     : ………….

Kewarganegaraan         : ………….

No. Passport                      : …………..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan akan saya pertanggung jawabkan jika dikemudian hari ternyata tidak benar.
Jakarta, (date)

Yang membuat pernyataaan,

Direktor

Jakarta, 30 July 2003

To :
Visa Section
The Embassy of South Korea
Jakarta

Re : Tourist visa application.

Dear Sir / Madam,

Herewith, the undersigned inform that :

Name : Sanusi Yahya

Is a frequent traveler of PT. Bayu Buana Travel , who will be traveling to Japan for holiday, joining Bayu Buana Korea Japan, departing from Jakarta on Aug 2003.

I will guarantee that as soon as her trip is over, She will return to Indonesia without seeking for any kind of employment or permanent resident and promise to obey every regulation in your country.

All expenses incurred on the trip will be born by personal account.

I would appreciate if you could grant the tourist visa for her.

Thank you for your attention and cooperation

Yours faithfully,

Muljadi
Director

Kepada teman-teman semester ganjil PMIH UP T.A. 2009/2010, hari ini kuliah nya libur.

tks,

Mata Kuliah : Hukum Persaingan (3 sks)

Dosen :

  1. Dr. Syamsul Maarif, SH, LL.M, Ph.D
  2. A. Junaidi, SH. MH. LL.M., M. Kn

Bahasan kuliah

Aspek Kebijakan :

  1. Struktur monopoli dan oligopoli
  2. Konsentrasi kepemilikan perusahaan besar (konglomerat)
  3. UKM berkembang dengan kekuatan ekonomi yang relatif lemah
  4. Persaingan diantara perusahaan besar adalah lemah sementara persaingan di antara

Aspek Ketatanegaraan :

A. Amanat MPR RI tentang arah kebijakan ekonomi (GBHN 1988 +++)

  1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat
  2. Menghindarkan terjadinya struktur pasar yang monopolistik
  3. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar.

B. TAP MPR No. X tahun 1998

“Sebab terjadinya krisis ekonomi 1998, adalah penyelenggaraan perekonomian nasional kurang mengacu pada amanat pasal 33 UUD 1945”.

C. UU No. 25 tahun 2000 tentang PROPENAS

“copy paste aja yang di A”

Model Anti Persaingan

Bahwa proteksi tanpa standarisasi mutu akan mengakibatkan kalahnya bersaing perusahaan milik negara. Untuk menyehatkan perusahaan, harus dibuka proteksi tersebut.

Bahan Kuliah :

  1. Rasio
  2. Kebijakan

Website : http://www.kppu.go.id/