Sumber  : http://www.kejaksaan.go.id/kabar_insan_adhyaksa.php?idu=0&id=4&hal=1
Oleh: Prima I. Mariza, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah saat ini membutuhkan dana investasi yang sangat besar sehingga keberadaan pasar modal merupakan salah satu sumber dana dalam negeri yang banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang diperkirakan akan terus meningkat dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mengaktifkan pasar modal. Dengan pengaktifan pasar modal, diharapkan mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan demokratisasi ekonomi di Indonesia.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor publik, pelaku dan penunjang pasar modal, serta untuk menguatkan kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia, maka lahirlah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang Undang ini dapat dikatakan sebagai Undang Undang yang cukup komprehensif, karena mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Undang Undang Pasar Modal tersebut merupakan landasan yang sangat kokoh bagi industri pasar modal, dan secara tegas memberikan kewenangan penuh kepada Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal, baik secara preventif maupun represif.

Pasar modal Indonesia merupakan integrasi dari berbagai macam kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut meliputi perusahaan/Emiten sebagai pihak yang membutuhkan modal, investor sebagai pihak yang menanamkan modal, dan Perusahaan Efek sebagai intermediari, baik antara investor dengan Emiten maupun antar investor. Terdapat pula pihak yang merupakan fasilitator yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta lembaga profesi penunjang sebagai pihak penyedia jasa bagi kegiatan di pasar modal.

Disamping itu, kegiatan di pasar modal juga sangat beragam seperti penerbitan Efek, transaksi Efek dan berbagai corporate action yang dilakukan oleh Emiten. Mengingat banyaknya pelaku dan kompleksnya kegiatan di pasar modal tersebut, peluang terjadinya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal seperti manipulasi pasar, penipuan efek dan perdagangan orang dalam (insider trading) sangat tinggi.

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Selain kedua karakteristik tersebut, masih terdapat karakteristik lain yang membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan dan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Undang Undang. Dengan fungsi yang demikian, Kejaksaan RI memiliki posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum, karena lembaga Kejaksaan berada di tengah dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, disamping pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan dan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain (pasal 101 ayat (6) UU No. 8 tahun 1995). Dimana didalam penjelasannnya, yang dimaksud dengan ”aparat penegak hukum lain”, antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pelanggaran di bidang lain. Pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan hilangnya jumlah uang yang besar yang ada didalam kegiatan perdagangan efek, jumlah korban cukup banyak dan beragam. Pada akhirnya pelanggaran yang signifikan dari segi jumlah dan kualitas akan meruntuhkan kredibilitas pasar modal.

Tantangan yang dihadapi Bapepam selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan saat ini dan pada masa yang akan datang akan semakin berat, seiring dengan semakin canggihnya tehnik tindak pidana, termasuk didalamnya tindak pidana di bidang pasar modal. Sanksi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Pasar Modal tidak akan efektif jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum lainnya.

Untuk menjawab tantangan ini, sejalan dengan pencanangan Reformasi Birokrasi Kejaksaan, yang mencakup aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan peningkatan manajemen sumber daya manusia untuk merobah pola fikir, budaya kerja dan perilaku, sangat dibutuhkan jaksa-jaksa yang memahami dan menguasai dunia pasar modal yang mempunyai karakteristik yang khas, mempunyai faktor kesulitan yang tinggi dalam pembuktian, sehingga dibutuhkan spesialisasi tersendiri dalam penanganan perkaranya. Hal ini dapat ditempuh melalui pemberian materi pasar modal dalam pendidikan pembentukan jaksa, pendidikan lanjutan tentang pasar modal, diskusi kasus dan lain sebagainya bekerjasama dengan Bapepam.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan 101 Undang Undang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan maupun penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang Undang Pasar Modal, antara lain menerima laporan, pemberitahuan dan pengaduan adanya tindak pidana di bidang pasar modal, memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan barang bukti, memeriksa pembukuan, catatan dan dokumen, memeriksa tempat yang diduga terdapatnya barang bukti, melakukan penyitaan, memblokir rekening pihak yang diduga terlibat serta melakukan penggeledahan.

Selanjutnya kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak kejahatan di bidang pasar modal berada di tangan Kejaksaan (Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) yaitu penuntut umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah semua hasil pemeriksaan dan penyidikan selesai dibuat oleh Bapepam, kemudian Bapepam menyerahkan berkas tersebut kepada Kejaksaan. Selanjutnya pihak Kejaksaan akan menindaklanjuti hasil kerja Bapepam tersebut. Setelah dikaji, Kejaksaan akan memberikan keputusan, berkas perkara dianggap lengkap dan bisa diteruskan untuk melakukan penuntutan atau berkas perkara dianggap tidak lengkap, tidak jelas, maka Kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut kepada Bapepam untuk disempurnakan.

Perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi investor publik, pelaku dan penunjang pasar modal, sehingga peningkatan kerjasama antara Bapepam dan pihak Kejaksaan, baik itu dari aspek preventif (pencegahan) maupun aspek represif (penindakan) agar berbagai masalah dalam kegiatan pasar modal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam kegiatan pasar modal, seperti penipuan efek (securities fraud), manipulasi pasar (market manipulation), atau perdagangan orang dalam (insider trading) akan dapat terdeteksi lebih dini sebagai upaya preventif dan diharapkan tidak akan terjadi, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal bisa optimal