I.

Nebis in idem lazim disebut execeptio rei judicatae atau gewijsde zaak. Permasalahan nebis in idem ini diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata.

Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem bilamana :

  1. apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
  2. dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positip seprti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah litis finiri opportet. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan nebis in idem. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yang menyatakan, “antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”
  • Objek sama,
  • Subjek sama,
  • Materi pokok yang sama

sumber : http://advokatku.blogspot.com/2008/01/nebis-in-idem.html

II.

Nebis in idem adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk ne bis in idem. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung ne bis in idem, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Sedangkan, Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk ne bis in idem dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya. Demikian halnya dalam hukum pidana, juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar ne bis in idem, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan ne bis in idem. Sebuah perkara yang ne bis in idem yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima.

Sumber : http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091011085032AAsqjgM

III.

Novizal Kristianto, Dwi Anita Daruherdani, dan W Yogi Widodo tidak kehabisan argumen untuk menangkal gugatan wanprestasi yang diajukan Duta Anggada Realty (DAR). Dalam lanjutan sidang di PN Jakarta Pusat, Senin (12/11), trio pengacara muda ini menilai gugatan DAR tak bisa diteruskan karena terhalang azas nebis in idem. Sesuai pasal 1917 KUHPerdata, azas nebis in idem berlaku untuk perkara sengketa gugatan dan pihaknya lebih dari satu, ungkap Novizal dkk dalam Jawabannya atas gugatan bernomor 271/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST ini.

Sebelum perkara ini berlabuh di PN Jakpus, Novizal dkk., telah berseteru dengan DAR di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPKS) Bogor dan PN Jakarta Selatan. Novizal dkk meraup kemenangan di dua institusi itu. Bahkan, kata mereka, putusan PN Jaksel tertanggal 4 April 2007 kini sudah berkekuatan hukum tetap. Penggugat tidak pernah mengajukan kasasi kepada MA atas putusan PN Jaksel, kata Novizal dkk. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para pihak punya waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi sejak perkara itu diputus Pengadilan Negeri. Kesempatan untuk menempuh kasasi itu ternyata tidak dimanfaatkan pihak DAR.

Masih menurut Novizal dkk, azas nebis in idem bisa diterapkan dalam perkara ini karena obyek yang disengketakan sama. Permasalahan dan pihak-pihak yang terlibat pun idem ditto. Dengan demikian gugatan wanprestasi ini harus ditolak, cetus mereka.

Selain berharap majelis hakim menolak gugatan wanprestasi ini, Novizal dkk juga melakukan serangan balik dengan menyodorkan gugatan rekonpensi. Mereka menuntut agar majelis hakim menguatkan putusan BPSK Bogor. Bertolak pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, mereka juga berharap majelis hakim menyatakan lease proposal antara DAR dan Novizal dkk batal demi hukum.

Novizal dkk juga berharap majelis hakim menjatuhkan sanksi administratif kepada DAR. Besarnya sanksi itu Rp200 juta, merujuk pada ketentuan Pasal 14 jo Pasal 40 UU Perlindungan Konsumen. Di samping itu, Novizal dkk juga menuntut ganti rugi meteriil sebesar Rp1 miliar.

Pantang mundur

Sementara itu, kuasa hukum DAR Mura P Hutagalung mengaku pantang mundur untuk mendapatkan kepastian hukum. Kami optimis akan menang. Kalapun kalah, maka kalah terhormat, ungkapnya kepadahukumonline, usai sidang.

Mura menambahkan, hasil akhir sengketa ini memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan usaha DAR. Dia khawatir, jika Novizal dkk memenangkan sengketa ini maka akan ada pihak lain yang meniru upaya mereka.

Dalam gugatannya, DAR menuding Novizal dkk telah melakukan wanprestasi karena secara sepihak membatalkan lease proposal penyewaan ruang kantor di gedung Plaza Great River, Jakarta Selatan. Merasa dirugikan, DAR pun menuntut ganti rugi sebesar Rp100 juta. DAR juga menuntut agar telephone deposit yang sudah ada di tangan Novizal dkk dikembalikan. Selain itu, DAR meminta agar majelis hakim menyatakansecurity deposit sebagai haknya. Lebih dari itu, DAR juga menuntut agar putusan BPSK Bogor dibatalkan.

Perkara ini akan disidangkan lagi pada Senin (19/11). Majelis hakim yang diketuai Martini Mardja memberi kesempatan kepada pihak DAR untuk menyampaikan replik.

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17979/trio-pengacara-muda-andalkan-azas-inebis-in-idemi


About these ads